Beranda News Lokal Dandim Hadiri Penandatanganan MoU

Dandim Hadiri Penandatanganan MoU

0
BERBAGI

Wonogiri,(harianwonogiri.com)- Selasa tanggal (5/12/2017), bertempat di Pendopo Kabupaten Wonogiri pukul 09.00 sd 10.30 WIB  telah dilaksanakan kegiatan sosialisasi Kenaikan/Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak PBB -P2 dan Penandatanganan MOU Kerjasama Pencegahan/Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Dana Desa di Wonogiri tahun 2017.

Hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Bupati Wonogiri Joko Sutopo, Dandim 0728/Wng Letkol Inf Basuki Sepriadi, Kapolres Wonogiri AKBP Mohammad Tora, Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri Mohammad Istiadi , Kepala Kejaksaan Negeri Wonogiri Dodi Budi Kelana, Sekda Kabupaten Wonogiri Suharno, Kepala DPPKAD (pendapatan daerah) Kabupaten Wonogiri Drs Haryono.

Sambutan Sekda Kabupaten  wonogiri Suharno yang intinya, Perlu kami laporkan kita perlu menyesuikan nilai jual tanah yg saat ini di kabupaten wonogiri sangat jauh dari yang diharapkan.

“Peraturan Bupati no 56 tahun 2017 tentang perubahan peraturan Bupati tentang  pajak tanah dan bangunan,kegiatan ini diharapkan dapat diketaui dan di mengerti tentang nilai pajak tanah dan bangunan karena nilai pajak di Kabupaten Wonogiri terlalu rendah jika di bandingkan dengan kabupaten di Soloraya,” katanya.

Dengan adanya MOU dengan kepolisian dapat melaksanakan tugas dengan baik dan dapat menyelesaikan masalah dengan sebaik baik nya menyangkut pajak PBB dan dana desa

Sambutan Kapolres Wonogiri AKBP Mohammad Tora menyampaikan,  pada pagi ini kita dapat melaksanakan kegiatan yang di canagkan oleh pemerintah di pendopo Kabupaten Wonogiri semoga dapat dilaksanakan secara baik.

“Kami sebenarnya sudah dikejar-kejar oleh presiden tentang kegiatan di tingkat Desa tentang pendampingan dana Desa untuk pembangunan Desa dan menyejahterakan masyarakat pedesaan,” ucapnya.

Dia menambahkan kami harap akses kami kepada Bapak Presiden dapat membantu mempercepat turun nya dana Desa tersebut guna mempercepat pembangunan pedesaan khusus nya di Kabupaten Wonogiri.

“Kegiatan kami adalah perintah presiden Republik Indonesia untuk mengawal dana desa karena kejaksaan personel nya sangat terbatas maka di perbantukan personel kepolisian dan TNI guna pengawasan dana desa agar tersalurkan dengan tepat seperti yang diharapkan pemerintah pusat,” tegasnya. (red)

 

 

LEAVE A REPLY