Beranda News Lokal Kodim Gelar Penyuluhan Hukum

Kodim Gelar Penyuluhan Hukum

0
BERBAGI

Kota,(HW)-Bertempat di Aula Makodim 0728/Wonogiri telah dilaksanakan kegiatan Penyuluhan Hukum dari Kumdam IV/Diponegoro yang diikuti lebih kurang 100 orang terdiri dari Prajurit, PNS dan Persit Kodim 0728/Wng,Senin (16/4).

Hadir dalam acara tersebut, antara lain Letkol Inf M Heri Amrulloh Dandim 0728/Wng, Mayor Chk Munadi, SH. Tim Kumdam IV/Dip, Kapten Chk Waruwu Tim Kumdam IV/Dip, Mayor Inf Haryanto, S Ag Kakaminvetcad IV/34 Wonogiri, Perwira jajaran Kodim 0728/Wng

Letkol Inf M Heri Amrulloh, S.Sos MH Dandim 0728/Wng dalam sambutannya menyampaikan. Dalam penyuluhan hukum ini untuk menyelesaikan masalah bukan untuk menakut-nakuti, tapi justru dengan adanya penyuluhan hukum ini dapat anggota semua dapat mengerti tentang hukum.

“Perlu saya sampaikan waktu jam Komandan kemarin rata-rata anggota sudah matang dalam berpikir. Hidup ini kita nikmati, hidup tenang, membesarkan anak-anak kita. Dan seyogyanya anggota khususnya para Babinsa dapat membina masyarakat di wilayah binaan masing-masing,” ujarnya.

Dandim juga menambahkan, tidak melarang bagi ibu-ibu yang ingin bekerja, saya tidak melarang guna menambah penghasilan keluarga. Dengan catatan tahu posisi siapa sebagai kepala keluarga.

“Kita berdinas di satuan ini bukan waktunya untuk melakukan hal yang nantinya melanggar hukum, tapi mari kita nikmati hari-hari ini dengan kumpul bersama keluarga. Dan saya tidak suka dengan kinerja anggota yang menunda-nunda pekerjaan sampai lembur. Selesaikan pekerjaan itu dengan sebaik-baiknya,” katanya.

Inti Penyuluhan Hukum yang disampaikan oleh Mayor Chk Munadi , S.H. (Kum Dam IV/Dip) penyuluhan hukum tersebut merupakan program dari komando atas dan ini adalah salah satu hak bagi anggota dan prajurit beserta keluarga untuk menerima penyuluhan hukum.

“Dalam kesempatan ini kita sampaikan kepada seluruh hadirin yang akan kita bahas dalam hal ini adalah ilegal loging, ITE, Netralitas TNI, Hukum disiplin militer dan ASN. Tapi yang menonjol adalah Narkotika, asusila,  KDRT dan sexsual terhadap anak, werving, THTI dan disersi,” ujarnya.

Dia menuturkan TNI itu punya hak yang sama sebagai warga negara yang lain. Tapi sepakat TNI tidak ingin mengulang seperti dahulu kala.

“Kita netral dalam artian tidak berpihak,  tidak ikut atau tidak membantu salah satu pihak. Dan netralitas dalam artian bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis,” tegasnya. (red)

 

 

LEAVE A REPLY

17 − fifteen =