Reklamasi Ancol Senyap, PDIP Ingatkan Anies Kasus Suap Sanusi

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP Gilbert Simanjuntak mewanti-wanti Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menjalankan rencana reklamasi di kawasan Ancol. Menurut dia, rencana reklamasi di Ancol harus sesuai hukum dan aturan yang berlaku.
Gilbert sempat menyinggung kasus korupsi mantan anggota DPRD DKI Fraksi Partai Gerindra, Mohamad Sanusi yang dicokok Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembahasan Raperda Reklamasi. “Kok, bisa hal sebesar ini berjalan senyap? Dulu kita ingat kasusnya Sanusi karena perdanya enggak jelas,” kata Gilbert saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (7/7). Sanusi dicokok penyidik KPK pada 2016 karena diduga menerima suap dalam pembahasan Raperda Reklamasi.

Di pengadilan, Sanusi dinilai terbukti bersalah menerima suap Rp2 miliar dari Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land (APL) Ariesman Widjaya. Suap dimaksudkan salah satunya agar DPRD DKI Jakarta bisa menurunkan angka kontribusi tambahan 15 persen yang dibebankan Pemprov DKI Jakarta menjadi 5 persen.

Oleh karena itu, Gilbert menyarankan agar Pemprov DKI bisa terbuka menjelaskan duduk perkara. Selain itu, aturan mengenai reklamasi kawasan Ancol juga harus dibuat sesuai aturan hukum yang berlaku.

“Sekarang enggak ada Perdanya dan saya ingat ada satu pasal di situ kesalahan dalam hal ini bisa berujung hukuman 5 tahun penjara,” tutur dia. Gilbert sebelumnya juga menyatakan bahwa Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 237 Tahun 2020 tentang Perluasan Kawasan Dufan dan Ancol cacat hukum. Menurut Gilbert, SK reklamasi Ancol harus didasari Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi. Ia menilai perluasan reklamasi Ancol seluas 120 hektare dan Dufan 35 hektare hanya didasarkan SK Gubernur menyalahi aturan. Perluasan harus didasarkan pada Perda RDTR, karena SK Gubernur berada di bawah perda status kekuatan hukumnya.

“SK ini menjadi preseden buruk dalam tata pamong, dan sarat kepentingan. Tidak ada hal yang mendesak untuk kemudian menyebut diskresi. Sebaiknya SK tersebut batal karena cacat hukum,” kata Gilbert dalam keterangan tertulisnya, Selasa (7/7).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *